Kabar Gembira bagi Para Guru dan Tenaga Kependidikan di Kalsel!

Kini telah terbit Jurnal Ilmiah dan Penelitian Pendidikan  "LENTERA" yang diterbitkan oleh MKKS SLTA Kab Tanah Laut.

Jurnal LENTERA yang ber-ISSN: 2460-416X diterbitkan pada bulan Juli 2015 merupakan jurnal Nomor 2 Tahun 2015 memuat delapan (8) artikel hasil penelitian para guru di Tanah Laut masing-masing karya: (1) Muhammad Syamsuri-SMA 2 Kintap, (2) Suyono-SMAN 1 Batu Ampar, (3) Sunarmi-SMAN 1 Pelaihari, (4) Erni Widayati-SMAN 1 Batu Ampar, (5) Sumarno-SMAN 1 Bati-bati, (6) Rusmarita-SMPN 6 Pelaihari, (7) M. Hifni-SMAN 1 Kurau, dan (8) Haryono-SMA LB Pelaihari.

Bagi guru dan tenaga kependidikan yang memiliki naskah baik berupa artikel ilmiah atau artikel hasil penelitian yang siap untuk dipublikasikan, silakan kirim pada redaksi Jurnal LENTERA untuk dimuat pada penerbitan Jurnal Nomor 3 yang akan diterbitkan pada bulan November 2015. Naskah yang dikirim harus tunduk pada petunjuk penulisan pada Jurnal dan dikirim ke sekretariat MKKS SLTA Kabupaten Tanah Laut dengan alamat: SMAN 1 Pelaihari dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Naskah dalam bentuk softcopy dikirim ke email: mkksslta.tala@gmail.com. Artikel  yang memenuhi syarat akan dihubungi melalui email yang bersangkutan. Bagi guru yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut akan diberikan pengarahan secara kolektif di Pelaihari.

Ayo, maju guru Indonesia dengan berkarya secara berkelanjutan. Kalau tidak sekarang kapan lagi. Kalau bukan kita para guru yang memajukan profesinya siapa lagi.



Ayo, Kenali Buku Teks Resmi Kurikulum 2013



Jakarta, Kemdikbud --- Buku teks pelajaran pada implementasi Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk kelas 1,2,4,5,7,8,10, dan 11, disediakan oleh pemerintah. Pengadaan buku ini dianggarkan lewat APBN yang dialokasikan melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOS Buku.

Dengan mekanisme tersebut, orang tua tidak lagi dibebani pembelian buku jelang dimulainya tahun pelajaran baru. Namun demikian, Kemdikbud mengimbau orang tua untuk tetap waspada terhadap beredarnya buku teks pelajaran tiruan yang tidak dicetak oleh penerbit pemenang lelang pengadaan buku Kurikulum 2013.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Ibnu Hamad, mengingatkan, agar para orang tua lebih berhati-hati supaya tidak tertipu buku tiruan tersebut. Karena pengadaan buku teks pelajaran yang resmi, dilakukan melalui sekolah bukan orang per orang.

“Buku dari Kemdikbud tidak diperjualbelikan ke orang tua, dengan dana BOS itu sekolah yang membeli langsung ke penyedia,” kata Ibnu pada gelar wicara dengan Radio Sindo Trijaya, Selasa (8/07), di Kantor Kemdikbud.
Ibnu mengatakan, ketika orang tua menghadapi penawaran buku tiruan yang dilakukan oknum tertentu, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan ke sekolah kapan siswa mulai menerima buku teks pelajaran Kurikulum 2013 ini. Karena mungkin saja terjadi siswa belum menerima buku di hari pertama karena masih dalam proses distribusi. “Jadi orang tua jangan panik dan buru-buru membeli kalau anaknya belum punya buku, cek saja ke sekolah,” katanya.

Kedua, buku yang dicetak oleh penerbit pemenang lelang memiliki logo Kurikulum 2013 di sampul depan, juga logo Tut Wuri Handayani yang disertai dengan nama kementerian dan tahun cetakan. Dan ketiga, buku teks resmi juga tidak diperjualbelikan yang ditandai dengan catatan ‘Milik Negara Tidak Diperdagangkan’ pada sampul belakang.

Agar tidak tertipu beredarnya buku tiruan, Ibnu mengajak masyarakat untuk mengenali buku-buku yang resmi dikeluarkan oleh kementerian. Masyarakat bisa berkunjung ke laman kemdikbud.go.id untuk melihat contoh sampul buku teks resmi tersebut.

Bagi sekolah yang tidak menerima dana BOS, buku Kurikulum 2013 bisa dibeli oleh sekolah dengan menarik bayaran dari peserta didik. Namun, biaya yang ditarik tersebut tidak boleh lebih besar dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan masing-masing penyedia (harga bisa dicek di https://e-katalog.lkpp.go.id/).

Ibnu menjelaskan, sekolah yang tidak menerima dana BOS pada dasarnya mendapat alokasi dari pemerintah. Namun di lapangan, keinginan sekolah untuk mandiri membuatnya menolak dana operasional tersebut. “(BOS) itu pilihan. Karena kalau menerima dana BOS kan harus ada laporan dan sebagainya,” katanya.

Yang terpenting, Ibnu mengingatkan bahwa sumber ilmu pengetahuan tidak hanya berasal dari satu buku teks yang disiapkan pemerintah saja. Buku pengayaan diperlukan untuk menambah wawasan siswa. Namun demikian, kata Ibnu, pengadaan buku pengayaan ini tidak boleh dipaksakan. “Bisa pengayaan dipakai, tapi tidak dipaksakan,” katanya. (Aline Rogeleonick)

Film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” Dibanjiri Air Mata Penonton



Sabtu siang, tanggal 21 Desember 2013 saya dan keluarga, beserta sejumlah guru SMAN 1 Bati-bati menyaksilan tayangan perdana film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” di Studio 21 Duta Mall. Sebagian besar penonton yang menghati cerita dalam film ini meneteskan air mata. Film yang diangkat dari novel sastra termashur sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang dengan judul yang sama karya Hamka. Meskipun tidak dapat menggambarkan keseluruhan isi novel aslinya, namun kehadiran film ini sudah dapat mengambarkan betapa kayanya kesusastraan Indonesia. Pada film ini dan lebih-lebih pada novel aslinya terungkap bahwa karya sastra Indonesia memiliki nilai-nilai pendidikan, budaya, relegi, dan sosial yang agung yang berakar dari kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri.

Film yang konon memakan biaya termahal dibandingkan dengan film-film sebelumnya mengangkat tema cinta yang terhalang oleh dinding adat dan egoisme pelaku. Tema ini tergambar dari tokoh Hayati dan Zainuddin yang saling mencintai dengan ikrar sehidup semati namun terhalang oleh tebalnya tembok pemisah yang berlapiskan adat istiadat masyarakat Minang yang menjadi latar cerita. Film ini memberikan pelajaran bagi manusia, betapa cinta sejati harus dibalut dengan ketulusan hati dan kemurnian jiwa untuk berkorban demi cita cinta. Orang yang mencintai dengan tulus, dia rela mengorbankan kebahagiannya sendiri demi kebahagian orang yang dicintainya. Film ini sangat cocok ditonton oleh para siswa dan kalangan pendidikan agar dapat ditangkap makna hakiki dari dari cinta dan pengorbanan.  Inilah trailer film “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” 

 Trailer Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck dapat dilihat pada link berikut ini.




POTRET MINORITAS SOSIAL MASYARAKAT PINGGIRAN DI BALIK SEBUAH KADO PERKAWINAN (Ulasan tentang Cerpen “Kado Perkawinan” Karya Hamsad Rangkuti)


Oleh: Drs. H. M. Yusransyah, M. Pd.

Sebenarnya tidak ada yang menarik di balik kata kado. Dalam kehidupan nyata, kado merupakan sesuatu yang biasa dalam rutinitas kehidupan manusia. Sebuah kado baru dianggap istimewa jika benda tersebut diberikan oleh orang istimewa atau memiliki nilai ekonomis yang tinggi, atau diberikan pada event yang istimewa pula. Kado perkawinan yang dijadikan sebagai judul cerpen “Kado Perkawinan” karya Hamsad Rangkuti dalam buku kumpulan cerpen Lukisan Perkawinan sama sekali tidak terkait dengan ketiga hal di atas. Lalu mengapa frasa yang terdiri atas dua kata tersebut dijadikan sebagai judul oleh Hamsad Rangkuti? Apa yang menarik dan dianggap istemewa di balik sebuah kado perkawinan sehingga dijadikan sebagai judul oleh pengarangnya?
Kalau kita cermati dengan mendalam, gabungan dua buah kata yang tampak sederhana itu memang pantas dijadikan sebagai judul oleh pengarangnya. Selain karena isi cerita terpusat pada frasa kado perkawinan, juga karena kedua kata itu merupakan kausalitas yang memungkinkan konflik cerita mencapai puncaknya. Dikatakan demikian karena konflik psikologis yang semula berawal dari adanya ketidakmantapan jiwa tokoh akibat rasa malu karena disindir, diejek, diperbincangkan diam-diam sebagai anak tukang cukur: “Anak tukang cukur itu mau menikah. Nasibnya baik. Dia mendapatkan jodoh seorang pegawai negeri. Siapa mengira, anak si tukang cukur, bisa mendapatkan jodohnya seorang pegawai kantoran”. 
Bagi kebanyakan pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan hari perkawinan, kado biasanya menjadi pelengkap kebahagiaan, namun kehadiran sebuah kado dalam cerpen ini bersifat kontradiktif. Kado perkawinan yang diberikan oleh teman-teman suaminya ternyata berisi benda-benda yang sangat dibencinya, yaitu alat-alat cukur yang dapat membangkitkan kembali konflik kejiwaannya sebagai keluarga tukang cukur yang sangat dibencinya. Dengan hadirnya kado perkawinan itu terungkaplah siapa sebenarnya Sukri, kekasih yang kini telah menjadi suaminya. Dengan kado perkawinan itu  terungkap kalau seorang pegawai negeri yang kini telah menikahinya ternyata seorang tukang cukur. Dengan terkuaknya isi kado perkawinan itu berarti lenyaplah mimpi-mimpi Rabiah untuk menghapus semua predikat yang terkait dengan tukang cukur. Suami yang diharapkan dapat mengubah status sosialnya ternyata gagal mengubah keadaan yang diimpikannya sejak kecil.  Sejak hari perkawinan itu, Rabiah memang bukan lagi berstatus sebagai anak tukang cukur tetapi telah berganti dengan predikat yang lebih menyakitkan jiwanya, yaitu sebagai istri tukang cukur.
Dalam cerpen ini pengarang tampaknya mengambil jalan tengah. Pada satu sisi pengarang mengambil jalan prontal dengan tidak mengabulkan mimpi-mimpi dan harapan tokoh untuk menghapus predikat yang terkait dengan tukang cukur, namun pada sisi lain pengarang justru mengabulkan impian tokoh untuk bersuamikan seseorang yang memiliki pekerjaan yang dianggap terhormat paling tidak untuk ukurannya. Sukri, kekasih yang kini menjadi suaminya memang seorang pegawai negeri, namun, dia juga memiliki pekerjaan sebagai tukang cukur pada suatu departemen tempatnya bekerja. “Kau tidak boleh kecewa, sayang. Semua pekerjaan itu mulia. Aku adalah tukang cukur di kantorku. Aku mencukur para pegawai di departemen. Banyak pegawai seperti aku.”
Dengan jalan cerita yang demikian, cerpen Hamsad Rangkuti dalam cerpen “Kado Perkawinan” jelas ingin mengungkapkan potret minoritas kelompok sosial pinggiran. Dalam cerpen ini pengarang melukiskan suatu sketsa kehidupan salah satu golongan masyarakat yang diwakili oleh seorang gadis lulusan SMP dalam lingkungan keluarga yang memiliki pekerjaan sebagai tukang cukur. Sebagai kelompok sosial pinggiran seperti ini sangat tepat kalau Rabiah digambarkan oleh pengarang sebagai sosok yang memiliki obsesi dan pola pikir yang menganggap pegawai negeri sebagai pekerjaan bergengsi. Padahal untuk ukuran sebagian besar masyarakat sekarang, pekerjaan sebagai pegawai negeri bukan jabatan yang menjanjikan untuk orang yang berpikir materialistis. Sebagai potret minoritas kelompok sosial pinggiran, karakter  yang demikian memang sangat cocok untuk ukuran mereka. Setidaknya untuk ukuran Rabiah dan masyarakat pinggiran yang ditampilkan pengarang dalam cerpen ini, pegawai negeri dianggap lebih bergengsi dari pekerjaan lain yang ada di sekitarnya. Karena latar yang ditampilkan dalam cerpen ini adalah masyarakat pinggiran yang hanya mengenal beberapa jenis pekerjaan masyarakat, tentu akan dianggap implausibility kalau pengarang membandingkan tukang cukur dengan pengacara, akuntan,  atau dokter spesialis. 
Bagi masyarakat pinggiran, pegawai negeri memiliki nilai lebih dibandingkan dengan tukang cukur, tukang becak, atau buruh tani. Dengan perbandingan yang demikian akan lebih terasa kemasukakalan cerita. Hal ini memang terasa penting sebab pengarang tidak hanya dituntut untuk pandai bercerita, tetapi juga harus bertanggung jawab dari segi kemasukakalan cerita itu. Suatu cerita dikatakan masuk akal apabila cerita itu memiliki “kebenaran” bagi cerita itu sendiri. Dalam konteks ini, “kebenaran” bukan berarti suatu cerita harus benar-benar terjadi. Sesuatu yang benar-benar terjadi dalam masyarakat ini disebut dengan realistik, bukan masuk akal.
Persoalan mendasar yang diangkat Hamsad Rangkuti dalam cerpen ini adalah status sosial yang dikaitkan dengan suatu pekerjaan. Melalui eksplorasi tokoh Rabiah dengan kata-kata yang menyakitkan seperti gunting, sisir, pengetam rambut, dan pisau cukur yang selalu menghantuinya, ejekan yang selalu diterima, akhirnya Rabiah menikah dengan ‘pegawai negeri’ yang diimpikannya agar dapat menaikkan status sosialnya dalam masyarakat. Gambaran yang dilontarkan Hamsad dalam cerpen di atas merupakan gambaran problematis sosial. Dalam cerpen tersebut memang tidak terlalu tampak adanya ejekan dari kelompok sosial yang lebih tinggi terhadap kelompok sosial yang lebih rendah seperti tukang cukur. Ejekan tersebut lebih banyak merupakan tekanan psikologis yang dirasakan tokoh. Secara psikologis, pandangan tentang perbedaan status sosial yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, atau sosial ekonomi itu tetap ada meskipun tampak samar-samar.
Dengan hadirnya kado perkawinan yang merupakan pemberian teman suaminya menjadi shock therapy yang dikemas apik oleh Hamsad sebagai titik balik dari semua impian yang diharapkan oleh tokoh Rabiah dan sekaligus merupakan jawaban dari sikap pengarang terhadap masalah yang dilontarkannya. Dari sudut pemikiran dan kenyataan ini, cerpen Hamsad Rangkuti ini memberikan isyarat agar kita pandai menghargai arti pentingnya suatu pekerjaan. Kita tidak boleh memandang rendah terhadap suatu pekerjaan. Dari sudut sastra, cerita semacam ini dianggap sebagai alat penegur, refleksi, perenungan, dan penciptaannya dapat dianggap sebagai guru masyarakat pembaca atau penikmatnya.
Melalui cerita yang disajikan, pengarang berusaha mengingatkan pembacanya agar jangan memandang rendah status sosial seseorang berdasarkan pekerjaan semata.  Suatu pekerjaan jangan dinilai dari kacamata orang lain. Semua pekerjaan mulia, asal dapat memberikan penghasilan yang halal. Pesan inilah yang dinasihatkan ibu Rabiah: “Kau malu anakku?” “Telingaku tebal menahan malu, Ibu. Mengapa ayah memilih pekerjaan tukang cukur? Apa tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan ayah?”. “Semua pekerjaan itu mulia anakku.” Begitu si Ibu menasihati anak-anak mereka tentang makna dari sebuah pekerjaan bagi manusia. Kecuali barangkali ibu dari istri seorang maling.
Penggambaran ini sangat tepat terhadap suatu kondisi masyarakat yang selalu ‘mencuatkan’ status sosial seseorang tanpa mau mempertimbangkan dengan bijak apalagi mensyukurinya. Padahal masih banyak lagi Rabiah-Rabiah dan tukang cukur lainya yang juga mengimpikan kehidupan yang lebih, namun mereka tetap mensyukuri apa yang telah mereka peroleh. Inilah kenyataan hidup yang harus dijalani oleh manusia. Apapun pekerjaan yang kita geluti semuanya patut untuk kita syukuri.
Barangkali inilah sekilas nilai yang dapat kita peroleh dari cerpen “Kado Perkawinan” karya Hamsad Rangkuti. Nilai-nilai seperti inilah yang membuat cipta sastra menjadi lebih bermakna dalam arti mengajar dan merangsang seseorang untuk berpikir dan merenung tentang hidup dan kehidupan yang sesungguhnya. Dengan nilai-nilai yang dikandungnya, sastra akan mampu membuat rasa kemanusiaan manusia menjadi lebih manusiawi. 
Sebagai potret minoritas sosial, cerpen ini memang tidak berusaha untuk mengeksplorasikan sesuatu dengan lebih mendalam. Yang dipaparkan hanya sebagian permukaannya saja, yakni lukisan secara realistis. Ramsad Rangkuti telah berusaha untuk menyajikan sifat simbolik dari ceritanya yang dikemukakannya dengan gaya sastra yang terkesan utopis. Dengan gaya pemaparan yang biasa seperti ini,  cerita lebih berkesan karena realisasi dari realisme itu akan lebih cepat tersampaikan kepada para pembaca. 
Dari sisi yang lain, cerpen Hamsad ini merupakan protes sosial terhadap perilaku masyarakat yang dilihat dan ditemuinya. Setiap orang hendaknya selalu menghargai segala sesuatu yang dilakukan meskipun terkadang sulit untuk diterima sebagai kenyataan. Janganlah selalu menilai seseorang secara kasat mata. Manusia harus dinilai dari keluhuran hati seseorang untuk berbuat. Tampak sekali protes sosial Hamsad Rangkuti cukup tajam dan menusuk di dalam cerpen ini. Kata-kata ikonis seperti sisir, gunting, pisau cukur, pengetam rambut dan tukang cukur yang disuarakan oleh Hamsad terasa sebagai pemaparan realistis, tajam, dan gamblang sehingga sangat mudah diterima dan dicerna oleh masyarakat pembaca dan penikmat cerpen ini.
Penggambaran secara nyata membuat cerita ini sangat komunikatif dan yang lebih dipentingkan oleh Hamsad adalah unsur komunikasinya, yaitu sampainya suasana sosial yang disorotnya kepada penikmat karyanya (pembaca).  Apabila komunikan dapat menangkap apa yang dipaparkan, berarti misi yang disampaikan cerpen ini berhasil. Misi demikian memang dimiliki cerpen ini, karena tidak ada unsur yang sublim, semua yang diungkapkan pengarang dapat sepenuhnya diterima oleh pembaca.
(Penulis, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
SMA Negeri 1 Pelaihari)






MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA MELALUI SISTEM POIN PELANGGARAN (KARTU KUNING)

Oleh: Drs. H. M. Yusransyah, M. Pd.
(Kepala SMA Negeri 1 Pelaihari)

Untuk menciptakan sekolah yang berkualitas diperlukan iklim sekolah yang kondusif. Salah satu iklim yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses pendidikan berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan semua pihak adalah tegaknya disiplin sekolah. Disiplin sekolah yang berwibawa dan ditaati oleh semua komponen pendidikan, terutama oleh siswa merupakan kata kunci untuk menbentuk sekolah yang berkualitas. 

Disiplin merupakan lapis terluar dari suatu sistem pendidikan di sekolah, sedang lapis terdalamnya adalah kualitas. Sebelum masyarakat mengetahui kualitas sekolah tersebut, masalah disiplin sudah terlihat dengan jelas oleh masyarakat. Disiplin sekolah yang berwibawa dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan para guru dan siswanya. Demikian juga sebaliknya, sekolah yang memiliki tata tertib yang mandul dengan mudah pula dapat diketahui oleh masyarakat melalui siswanya.

Kepala sekolah, guru, dan segenap pelaksana pendidikan adalah ujung tombak pengemban misi pendidikan nasional di sekolah perlu berupaya sekuat tenaga melalui berbagai terobosan inovatif untuk dapat mengikat para siswa agar dapat bertindak, berlaku, bersikap, berbuat, dan perilaku sesuai koridor penegakan disiplin sekolah.

Pengertian

Sistem Poin Pelanggaran (Kartu Kuning) merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin sekolah. Dalam pemberlakuan sistem ini, siswa seolah-olah dibawa pada suatu permainan sepak bola dalam suatu gelanggang permainan di sekolah. Sistem ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan Kartu Kuning (peringatan) yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Setiap poin pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para siswa dikumpulkan sampai batas tertentu selama setahun. Jika poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa telah mencapai batas maksimal, maka Kartu Kuning tadi dapat berubah menjadi Kartu Merah sebagai isyarat bahwa siswa tersebut harus dikeluarkan dari gelanggang permainan sekolah (diberhentikan).

Pemberian Kartu Kuning dalam pemberlakuan Sistem Poin Pelanggaran sebenarnya merupakan penggabungan teori pemberian hukuman yang dikemukakan Schaefer dan teori belajar yang menyenangkan dalam teori PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Schaefer (1996: 99-107) mengemukakan dua puluh pedoman dalam menjatuhkan hukuman kepada siswa yang melanggar disiplin sekolah. Dari dua puluh pedoman tersebut, terdapat enam pedoman yang mengilhami pemberlakuan Sistem Poin Pelanggaran seperti berikut ini.
1.    Hukuman itu harus jelas dan terang.
2.  Hukuman harus konsisten.
3.  Hukuman diberikan dalam waktu secepatnya.
4.  Bentuk-bentuk hukuman yang diberikan sebaiknya melibatkan siswa.
5.  Pemberi hukuman harus objektif.
6.  Hukuman sebaiknya tidak bersifat fisik.
    
Fungsi dan Batas Pemberlakuan

Sistem Poin Pelanggaran yang dapat diberlakukan di sekolah dengan fungsi sebagai berikut:

  1.  Sebagai dasar bagi para guru dan pelaksana pendidikan lainnya dalam rangka menegakkan tata tertib sekolah agar selalu ditaati oleh para siswa.
  2. Sebagai pedoman bagi para guru dan pelaksana pendidikan dalam rangka menentukan nilai kepribadian siswa yang mencakup kelakuan, kerajinan, dan kerapian.
  3. Sebagai pedoman bagi para siswa dalam berbuat, bertindak, bersikap, dan bertingkah laku sesuai tata tertib sekolah dan berusaha untuk menghindari berbagai larangan yang tercantum dalam jenis pelanggaran yang dapat diberi Kartu Pelanggaran (Kartu Kuning).
  4. Sebagai sarana kontrol bagi orang tua/ wali untuk mengetahui secara objektif tentang kepribadian siswa selama mereka berada di sekolah.

Siswa dapat diberi Kartu Kuning pada pemberlakuan Sistem Poin Pelanggaran apabila dia melanggar tata tertib sekolah selama mereka:

  1. Berada dalam lingkungan sekolah, baik ketika sedang belajar, waktu istirahat, waktu ibadah, atau waktu berada di lingkungan kantin sekolah.
  2. Memakai pakaian seragam sekolah, termasuk dalam perjalanan, baik ketika pergi sekolah maupun dalam perjalanan sepulang dari sekolah. 
  3. Berada di lingkungan sekolah di luar jam belajar resmi, termasuk pada kegiatan les (pengayaan) di sore hari atau pada kegiatan ekstrakurikuler yang ditentukan sekolah.

Persiapan Pelaksanaan

Pemberlakuan sistem poin pelanggaran (Kartu Kuning) di suatu sekolah dapat dimulai dengan melakukan persiapan pelaksanaan. Pada tahap persiapan ini kepala sekolah, guru, dan pelaksanakan pendidikan mengidentifikasi apa saja tata tertib sekolah yang berbentuk larangan-larangan atau perintah yang harus dilaksanakan dan dihindari siswa. Masing-masing butir tata tertib diberi bobot yang sesuai tingkat pelanggaran atau perintah itu sendiri. Pelanggaran yang tergolong ringan seperti tidak memakai atribut yang lengkap pada pakaian seragam siswa diberi bobot pelanggaran yang kecil, misalnya 1. Sebaliknya pelanggaran yang cukup berat seperti berkelahi dapat diberi bobot pelanggaran yang tinggi, misalnya 5. Penentuan jenis pelanggaran dan bobot untuk masing-masing pelanggaran disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, keadaan lingkungan, serta kultur masyarakat di sekitar sekolah. Sebagai contoh, pada sekolah-sekolah yang memiliki visi dan misi yang terkait dengan pengembangan nilai keagamaan atau sekolah umum yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan agamis seperti di Aceh atau Martapura dapat mencantumkan poin “tidak memakai kerudung” sebagai suatu pelanggaran dengan bobot pelanggaran yang cukup tinggi. Yang jelas, jenis pelanggaran yang dibuat sekolah harus mencakup tiga aspek penilaian kepribadian, yaitu kelakuan, kerajinan, dan kerapian. Penentuan jenis dan bobot pelanggaran ini sebaiknya melibatkan seluruh guru, siswa, orang tua, atau Komite Sekolah.

Di samping untuk menentukan jenis dan bobot pelanggaran, kepala sekolah juga dapat menunjuk dan menugaskan satu  atau beberapa guru yang diberi tugas sebagai penanggung jawab pemberlakuan sistem ini. Para pendidik yang dapat ditunjuk misalnya Wakasek Kesiswaan sebagai koordinator dan dibantu oleh para wali kelas sebagai administrator pelaksanaan sehari-hari.
Setelah daftar pelanggaran yang merupakan tata tertib sekolah tadi dirumuskan dan disetujui oleh semua komponen sekolah, maka perlu diadakan sosialisasi kepada seluruh siswa, orang tua, dan Komite Sekolah.

Pemberlakuan di Sekolah

Pelaksanaan Sistem Poin Pelanggaran (Kartu Kuning) di sekolah sebenarnya sangat sederhana, melalui beberapa tahap. Pertama, setiap ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa diberi Kartu Kuning oleh guru yang menemukannya dengan mengisi nama, kelas, jenis pelanggaran, skor pelanggaran, serta tanggal pelanggaran. Guru yang bersangkutan memberikan tanda tangan pada kartu tersebut. Guru harus memberitahukan jenis pelanggaran yang dilakukannnya disertai dengan bukti pelanggaran, misalnya dengan menyebutkan waktu dan tempat pelanggarannya. Jika memungkinkan, pemberian Kartu Kuning sebaiknya diberikan pada saat itu juga, pada saat siswa tertangkap tangan ketika melakukan pelanggaran.

Kedua, Kartu Pelanggaran (Kartu Kuning) tersebut diserahkan kepada Wali Kelas untuk direkapitulasi pada lembar rekapitulasi kartu pelanggaran yang disediakan sekolah. Lembar rekapitulasi pelanggaran harus memuat identitas siswa, kolom tanggal pelanggaran, jenis pelanggaran, serta jumlah poin pelanggaran yang telah terkumpul.

Ketiga, setelah jumlah skor (bobot) pelanggaran seorang siswa mencapai 30 % dari batas maksimum, Wali Kelas merekomendasikan kepada Wakasek Kesiswaan selaku koordinator untuk memanggil orang tua/ wali siswa sebagai panggilan pertama. Setelah rekapitulasi pelanggaran tata tertib siswa mencapai 60 %, Wali kelas merekomendasikan untuk memanggil orang tua/ wali sebagai panggilan kedua. Selanjutnya, setelah rekapitulasi pelanggaran mencapai 90 % dari batas maksimum, Wali Kelas merekomendasikan untuk memanggil orang tua/ wali sebagai panggilan ketiga.

Keempat, pada panggilan ketiga, orang tua/ wali dan siswa yang bersangkutan diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa siswa dan orang tua dapat menerima keputusan sekolah dan tidak menuntut jika siswa dikeluarkan dari sekolah, setelah rekapitulasi pelanggaran siswa mencapai 100 %. Surat pernyataan orang tua dan siswa sebaiknya disediakan sekolah di atas kertas segel atau di atas kertas biasa yang diberi materai.

Kelima, setelah rekapitulasi pelanggaran mencapai 100%, Wakasek Kesiswaan merekomendasikan kepada Kepala Sekolah untuk mengeluarkan surat pemberhentian yang ditujukan kepada orang tua siswa siswa.

Keenam, pada setiap akhir semester, Wali Kelas mengisi nilai kepribadian siswa berdasarkan jumlah skor pelanggaran siswa pada masing-masing aspek kepribadian (kelakuan, kerajinan, dan kerapian). Kriteria penentuan nilai kepribadian dalam rapor dibuat oleh sekolah masing-masing, misalnya:  pelanggaran 0 sampai 2 poin memperoleh nilai A (sangat baik), pelanggaran 3 sampai 4 poin memperoleh nilai B (baik), pelanggaran 5 sampai 7 poin memperoleh nilai C (sedang), dan pelanggaran 8 poin ke atas memperoleh nilai D (kurang).